Kota Pasuruan,Clickindonesiainfo.id – Dalam suasana santai penuh makna di sebuah warung kopi kawasan Poncol, Sabtu (26/7/25), perbincangan hangat mengalir antara Wakil Gubernur LIRA Ayik Suhaya dan tokoh masyarakat senior H. Yunus. Topik yang mengemuka adalah evaluasi 156 hari kerja kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan. Hasilnya: kekecewaan mendalam.
Ayik Suhaya tanpa tedeng aling-aling menyampaikan kritiknya terhadap kinerja N1 dan N2 yang dinilai belum menunjukkan tanda-tanda realisasi janji politik.
“Saya kecewa. Sampai hari ini, belum terlihat satu pun janji politik mereka yang terealisasi secara signifikan,” ujar Ayik lantang.
Ia menilai masyarakat Kota Pasuruan tengah menunggu bukti, bukan lagi retorika. Tuntutan akan keadilan, kesejahteraan, dan pemimpin yang benar-benar hadir di tengah rakyat menjadi sorotan utama.
“Pemimpin tidak cukup hanya bicara. Mereka harus hadir, menyapa rakyat, dan menepati komitmen yang pernah diucapkan. Lihat saja contoh Kang Dedi Mulyadi di Jawa Barat—aktif turun ke masyarakat. Kota Pasuruan juga butuh pemimpin seperti itu,” tegas Ayik.
Salah satu isu yang menjadi sorotan tajam Ayik adalah ketidakjelasan proyek strategis Jalan Lintas Utara (JLU). Proyek yang mangkrak ini menurutnya justru menyengsarakan masyarakat.
“Kalau tidak ada kejelasan dana dan prioritas, hentikan saja. Jangan buat rakyat terus menunggu. Mereka tak bisa sertifikatkan tanahnya, dan dana pembebasan lahan hanya mubazir,” ujarnya.
Di sisi lain, H. Yunus menambahkan kritik pada sektor ekonomi dan pemberdayaan lokal. Ia menyesalkan dominasi kontraktor luar kota dalam berbagai proyek pemerintah.
“Pengusaha lokal justru tersisih di tanah sendiri. Ini harus dipertanyakan langsung ke Wali Kota. Saatnya para pengusaha asli Pasuruan bersatu dan mencari kejelasan,” ungkapnya.
Ia juga menyentil kinerja PDAM Kota Pasuruan yang dikabarkan merugi meski mendapat kucuran dana hibah.
“PDAM justru merugi setelah dapat bantuan? Ini benang kusut yang harus diusut. Masyarakat berhak tahu alur dana keluar-masuk,” tegas Yunus.
Sebagai penutup, H. Yunus menyerukan agar proses pengangkatan Direktur Utama PDAM dilakukan secara transparan, melalui seleksi yang adil, dan bukan sekadar titipan.
“Jangan sampai yang dipilih hanya berdasarkan kedekatan atau kekayaan. Pilih yang berintegritas dan punya rekam jejak jelas,” pungkasnya.(Gal)
