Pasuruan,Clickindonesiainfo.id - Pengadaan seragam linmas di sejumlah kelurahan wilayah Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, tahun anggaran 2024, memunculkan dugaan kuat adanya praktik mark-up anggaran. Data yang dihimpun menunjukkan harga satuan pembelian mencapai Rp1,5 juta hingga Rp1,6 juta per set, jauh di atas harga pasaran.
Salah satu paket pengadaan di Kelurahan Dermo tercatat menghabiskan anggaran Rp61 juta untuk 40 set seragam, atau senilai Rp1.525.000 per set. Sementara di Kelurahan Kolursari, anggaran sebesar Rp84,6 juta digunakan untuk 50 set seragam linmas, dengan harga per set mencapai Rp1.692.750.
Ironisnya, sebuah penyedia lokal bernama CV Yasiira Media Tama menawarkan produk serupa dengan spesifikasi lengkap hanya senilai Rp750.000 per set. Penawaran tersebut disertai rincian barang, mulai dari kemeja dan celana berbahan kain drill, sepatu kulit, topi, sabuk kopel, hingga kaos dalam katun. Harga yang hampir setengah dari nilai pengadaan pemerintah ini menimbulkan pertanyaan serius soal transparansi dan akuntabilitas.
“Kalau selisihnya sampai dua kali lipat, jelas ini bukan soal salah harga. Ada indikasi rente dalam sistem pengadaan yang dikondisikan melalui e-purchasing,” ujar seorang aktivis antikorupsi dari LSM TRINUSA. Ia menilai e-purchasing yang seharusnya mempercepat dan mengefisienkan belanja publik kini justru menjadi jalur pintas untuk mengamankan keuntungan dari belakang meja.
Seluruh paket pengadaan seragam linmas di Kecamatan Bangil dilakukan melalui metode e-purchasing dengan pendanaan dari APBD Kabupaten Pasuruan. Pola belanja yang serentak, seragam, dan harga tinggi membuka dugaan adanya skenario pengondisian penyedia tertentu, yang kerap kali luput dari pengawasan publik karena berlindung di balik sistem digital.
Sampai saat ini, pihak Kecamatan Bangil belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang telah dikirimkan melalui pesan WhatsApp.
LSM TRINUSA menyatakan akan segera menyampaikan hasil kajian ini kepada Inspektorat Daerah dan DPRD Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme e-purchasing, terutama pada belanja di tingkat kelurahan yang selama ini minim pengawasan.
Investigasi ini merupakan bagian dari serial pemantauan efektivitas belanja daerah dalam lingkup pengadaan barang dan jasa berbasis katalog elektronik. Redaksi akan terus menelusuri pola dan potensi penyimpangan pada paket-paket sejenis di wilayah lain.(Ipung)
