 |
| Insert, komisi 3 DPRD kab.probolinggo saat sidak lapang di tambang pamatan,tongas.dan water barier yang saat ini terpinggirkan di jalan desa Tambakrejo -Pamatan |
Probolinggo,Clickindonesiainfo.id – Sidak tambang Galian C yang dilakukan Ketua dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo di Desa Pamatan, Kecamatan Tongas, pada 22 Mei 2025 lalu, kini menyisakan pertanyaan besar. Pasalnya, hingga hampir tiga bulan berlalu, rekomendasi Komisi III terkait pemortalan Jalan Kelas III belum juga dijalankan oleh Pemkab Probolinggo, khususnya Dinas Perhubungan.
Kritik keras pun dilontarkan oleh Ketua Gerak Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Probolinggo Raya, Sholehudin. Ia menyebut Komisi III DPRD kini seperti “macan ompong” di mata eksekutif.
“Hancur marwah dewan. Tak dianggap oleh Kadishub. Seolah Komisi III hanya pajangan,” tegas Sholehudin, Selasa (29/07/2025).
Menurutnya, langkah pemortalan penting dilakukan untuk membatasi truk-truk tambang bertonase tinggi yang melintas dan menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur jalan. Sayangnya, Dishub berdalih tidak memiliki anggaran untuk menjalankan rekomendasi tersebut.
“Anehnya, waktu kami tawarkan bantuan CSR untuk pasang portal pun tetap ditolak. Seolah ada keberpihakan terhadap tambang,” lanjut Sholeh.
Jalur jalan penghubung antar desa seperti Pamatan, Klampok, Tanjungrejo hingga Tambakrejo kini kian rusak. GMPK pun menyayangkan minimnya inisiatif dan keberanian dari pejabat Pemkab Probolinggo dalam mengambil tindakan nyata.
Meski sempat ada langkah dari Sekda Ugas Irwanto yang memerintahkan pemasangan water barrier sebagai penyekatan sementara, pelaksanaannya tak bertahan lama. Kini, barrier yang sebelumnya dipasang di titik pengamanan sudah tergeser jauh.
“Water barrier-nya sekarang sudah di tepi jalan. Coba dicek, ada drama apalagi ini?” sindir Sholeh.
Ia juga menyinggung soal lemahnya pengawasan dan lambannya respons para pejabat daerah.
“Kalau masalah portal saja butuh berbulan-bulan, bagaimana dengan hal yang lebih besar? Jangan salahkan publik jika kami curiga ada kepentingan pribadi bermain di tambang,” tandasnya.
GMPK memastikan akan melayangkan surat resmi untuk audiensi dengan DPRD, serta menyurati Dishub Provinsi Jawa Timur agar mengetahui kondisi di lapangan.
“Biar tahu, bahwa kinerja Dishub di daerah ini mengecewakan. Banyak yang lebih sibuk urus kesejahteraan diri sendiri daripada masyarakat,” sindir Sholeh.
Ia pun mendesak Komisi III DPRD tidak melupakan perannya sebagai wakil rakyat.
“Awalnya garang saat sidak, sekarang menguap entah ke mana. Kalau tidak bisa tindak lanjut, di mana marwah kalian?” pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Probolinggo Ugas Irwanto saat dikonfirmasi soal progres pemasangan portal memilih mengalihkan jawaban.
“Untuk detailnya, silakan tanya ke Kadishub ya, Mas,” singkatnya via WhatsApp.
Namun, Kadishub Edy Suryanto hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan apa pun.
