Pasuruan, ClickIndonesiaInfo.id - Satu demi satu tabir pengadaan seragam di Kecamatan Bangil mulai tersingkap. Setelah seragam linmas di Kelurahan Dermo dan Kolursari terbukti dibeli dengan harga mencapai Rp1,6 juta per set, investigasi lanjutan mengungkap pola yang sama terjadi di hampir seluruh kelurahan dalam dua tahun terakhir.
Total anggaran untuk pengadaan seragam di Kecamatan Bangil tembus Rp335 juta lebih, tersebar dalam sembilan paket e-purchasing sejak 2023. Tak hanya untuk linmas, belanja seragam juga menyasar PKK dan perlengkapan dinas lainnya, dengan volume kecil dan harga satuan membengkak.
Metode pengadaan e-purchasing yang seharusnya efisien justru berubah menjadi pintu masuk rente terselubung. Tak ada pembanding harga, tak ada transparansi proses, dan tak ada bukti bahwa satuan kerja benar-benar berusaha mendapatkan harga terbaik. Situasi ini menciptakan kenyamanan tersendiri bagi oknum yang menjadikan anggaran negara sebagai celengan tahunan.
“Kalau semua kelurahan belanja seragam dengan cara yang sama, lalu harganya kelewat tinggi, ya ini bukan sekadar kebetulan. Ada pola, ada niat, dan bisa jadi ini sistematis,” ujar aktivis TRINUSA dalam pernyataannya.
Dari sembilan paket yang ditelusuri, setidaknya empat di antaranya mencantumkan volume seragam secara rinci, mulai dari 28 hingga 50 stel. Harga satuan bisa dihitung langsung: rata-rata di atas Rp1,5 juta per set. Padahal, penyedia lokal menawarkan spesifikasi sejenis bahkan lebih premium dengan harga tak lebih dari Rp700 ribuan.
Redaksi juga mencatat kejanggalan dalam pembagian alokasi: tidak ada penyeragaman spesifikasi, tetapi anggarannya merata mahal. Belanja dikelola seolah masing-masing kelurahan punya kebutuhan berbeda, padahal praktik pengadaannya menimbulkan kecurigaan koordinasi yang mengarah ke modus belanja fiktif atau markup berjemaah.
Sampai berita ini diturunkan, Camat Bangil belum memberikan keterangan resmi. Namun LSM TRINUSA menegaskan akan menyerahkan seluruh temuan ini kepada lembaga pengawas anggaran serta DPRD untuk ditindaklanjuti secara hukum.
“Yang kami lawan bukan sekadar harga mahal. Ini soal pembiaran sistemik atas praktik rente yang tumbuh di bawah selimut e-purchasing. Kalau dibiarkan, rakyat cuma jadi objek, dan anggaran terus dibakar untuk kepentingan elite birokrasi,” pungkas TRINUSA.(Ipung)
