PASURUAN,Clickindonesiainfo.id – Semangat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif kembali menguat di Kabupaten Pasuruan. Hal ini tampak dalam rapat paripurna I dan II DPRD Kabupaten Pasuruan yang membahas Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026 serta pemandangan umum fraksi-fraksi, yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (23/10/2025).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, dan dihadiri oleh Bupati Pasuruan H. Mochamad Rusdi Sutejo, unsur Forkopimda, para anggota dewan, sekda, kepala OPD, camat, serta rekan media.
Mengawali jalannya rapat, Samsul Hidayat menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Santri 2025, sebagai bentuk penghargaan terhadap peran santri dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan moral pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Samsul menegaskan bahwa DPRD akan menelaah setiap komponen Raperda APBD 2026 dengan penuh tanggung jawab dan transparansi.
“DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. APBD bukan hanya angka, tetapi wujud nyata komitmen kita dalam membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar arah kebijakan fiskal tahun 2026 tetap fokus pada pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir dari DPRD adalah hasil dari kerja kolektif yang berpihak pada masyarakat. Tidak ada ruang untuk kepentingan pribadi atau golongan. Semua diarahkan demi kemajuan Pasuruan,” tambah Samsul dengan tegas.
Bupati Rusdi Tekankan Efisiensi dan Ketepatan Sasaran Anggaran
Sementara itu, dalam penyampaian nota pengantar Raperda, Bupati Pasuruan H. Mochamad Rusdi Sutejo menegaskan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 telah disusun sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Bupati Rusdi menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan rancangan APBD 2026 berdasarkan KUA dan PPAS yang disusun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang adaptif terhadap kondisi ekonomi yang tengah mengalami penurunan kapasitas fiskal.
“Kita harus bersikap bijak dan efisien dalam setiap kebijakan anggaran. Tantangan fiskal tidak boleh mengurangi komitmen kita terhadap pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Rusdi.
Prioritas: Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan ASN
Dalam rancangan APBD 2026, Pemkab Pasuruan memprioritaskan belanja wajib dan mengikat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan belanja pegawai.
Salah satu fokus utama adalah alokasi belanja untuk PPPK sebesar Rp230,6 miliar bagi 3.661 pegawai, serta belanja PPPK paruh waktu sebesar Rp10,1 miliar untuk 620 pegawai.
Selain itu, SILPA pembiayaan daerah direncanakan mencapai Rp452,7 miliar, yang akan disesuaikan berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
Bupati Rusdi menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran tahun 2026 akan diarahkan untuk mendukung Asta Cita dan 17 program prioritas daerah, dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Fokus utama diarahkan pada hilirisasi sektor unggulan daerah, peningkatan produktivitas, serta kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan kemandirian pangan dan ekonomi inklusif.
Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026
Pendapatan Daerah: Rp3,49 triliun
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1,12 triliun
Pendapatan Transfer: Rp2,36 triliun
Belanja Daerah: Rp3,95 triliun
Belanja Operasi: Rp2,71 triliun
Belanja Modal: Rp478,4 miliar
Belanja Tidak Terduga: Rp30 miliar
Belanja Transfer: Rp726,9 miliar
Dengan proyeksi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp449,2 miliar yang akan ditutup melalui penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja.
Menatap 2026 dengan Optimisme
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan komitmen antara pemerintah daerah dan legislatif untuk memastikan setiap kebijakan fiskal berpihak pada rakyat.
“Kami ingin Kabupaten Pasuruan menjadi contoh daerah yang maju karena sinerginya, bukan karena persaingannya. Ketika DPRD dan Pemkab berjalan seiring, rakyatlah yang akan menikmati hasilnya,” pungkas Ketua DPRD Samsul Hidayat dengan optimistis.(Jack)
