Pasuruan,Clickindonesiainfo.id — Forum Transparansi (FORTRANS) resmi berdiri sebagai wadah perjuangan lintas Poros Timur dan Poros Barat. Forum ini lahir dari keresahan dua tokoh LSM Pasuruan yang muak melihat carut-marut pengelolaan anggaran daerah yang dinilai tertutup, rawan korupsi, dan sarat permainan oknum birokrat.
FORTRANS dibentuk pada Jumat (13/6/2025) sore. Tak menunggu lama, forum baru ini langsung unjuk taring dengan menyiapkan surat permohonan audiensi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Surat resmi bernomor 1-Eks/FORTRANS/06/2025 itu akan didaftarkan pada Senin, 16 Juni 2025, dan direncanakan audiensi berlangsung Rabu, 18 Juni 2025 pukul 11.00 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.
Langkah cepat ini bukan sekadar simbol perlawanan, tetapi penegasan bahwa FORTRANS tidak mau kompromi dengan pihak manapun yang mencoba bermain di balik uang rakyat. Forum ini ingin memastikan Kejaksaan benar-benar serius mengawasi pengelolaan anggaran daerah, serta menindak tegas oknum pejabat atau pihak luar yang coba-coba menghisap dana publik dengan cara licik.
Koordinator Poros Timur, Ismail Makky, SE. MM, dan Koordinator Poros Barat, Lujeng Sudarto, S.Sos, berjanji akan membawa nama FORTRANS sebagai alat kontrol publik yang bebas intervensi. Keduanya menegaskan, selama ini banyak kebijakan yang terkesan bersih di permukaan, namun busuk di bawah meja.
“Publik sudah muak dibohongi. Rakyat hanya dikasih pidato manis, sementara uangnya dirampok diam-diam. FORTRANS akan jadi mata dan telinga rakyat. Kejaksaan jangan main aman, kalau masih main mata, kita bongkar!” tegas makky saat ditemui usai penandatanganan surat audiensi.
Lujeng Sudarto menambahkan, gerakan ini tidak berhenti di Kejaksaan. Setelah audiensi, FORTRANS akan bergerak ke Polres. Semua pintu akan diketuk untuk memaksa para pemangku kebijakan bicara apa adanya soal penggunaan anggaran.
“Kami tidak takut diancam, tidak takut dibungkam. FORTRANS lahir dari kemarahan publik. Siapapun yang coba main kotor, akan kami seret ke ranah hukum dan kami buka boroknya ke publik,” ujarnya.
Langkah berani FORTRANS ini mendapat dukungan dari sejumlah aktivis akar rumput dan warga yang selama ini kecewa dengan minimnya informasi penggunaan anggaran daerah. FORTRANS menegaskan forum ini terbuka untuk siapapun yang peduli pada keadilan dan transparansi. (Ipung)
