 |
| Foto: menu makanan MBG di Blandongan, Pasuruan |
Pasuruan,Clickindonesiainfo.id – Keluhan terkait menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 2026 menjadi sorotan publik, khususnya di media sosial. Sejumlah wali murid menyampaikan keberatan atas kualitas makanan yang diterima siswa di SDN Blandongan, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan.
Pelaksanaan program MBG pada Rabu (25/2) itu menuai kritik setelah paket makanan yang dibagikan kepada siswa dinilai jauh dari prinsip gizi seimbang.
Berdasarkan temuan di lapangan, makanan yang diberikan hanya berupa jajanan pasar seperti kue basah, roti goreng, kurma, cilok, dan telur puyuh, tanpa adanya menu utama yang layak.
Kondisi ini memantik reaksi keras dari wali murid. Salah satu wali murid bahkan meluapkan kekecewaannya secara terbuka.
“Ini namanya bukan makan bergizi, tapi ngasih jajan anak-anak! Mana gizinya? Anak-anak butuh protein dan vitamin untuk belajar,” ujarnya dengan nada kesal.
Dari dokumentasi yang beredar, menu didominasi makanan ringan dengan kandungan karbohidrat sederhana dan gula tinggi, tanpa dilengkapi lauk berprotein, sayuran, maupun buah segar.
Padahal, mengacu pada pedoman “Isi Piringku”, satu porsi makan anak usia sekolah idealnya mencakup sumber karbohidrat utama, protein hewani atau nabati, sayur, buah, serta susu atau air minum.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah penyusunan menu MBG telah melalui kajian ahli gizi, atau sekadar mempertimbangkan kemudahan distribusi?
Tak hanya soal kualitas makanan, sorotan juga mengarah pada aspek anggaran. Minimnya mutu menu yang diterima siswa memicu kecurigaan publik terkait kesesuaian antara besaran anggaran MBG dengan realisasi di lapangan.
Sejumlah pihak mulai mempertanyakan besaran anggaran per siswa per hari di SDN Blandongan. Jika anggaran sebenarnya mencukupi, namun makanan yang disajikan hanya berupa jajanan ringan, maka hal ini berpotensi mengindikasikan ketidakefisienan dalam penggunaan dana.
Sebagai pihak yang menerima dan mendistribusikan, sekolah dinilai memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap kelayakan menu sebelum dibagikan kepada siswa. Di sisi lain, dinas terkait juga dituntut memastikan standar gizi terpenuhi serta kualitas penyedia makanan terjaga.
Minimnya pengawasan yang ketat dikhawatirkan membuat program ini berjalan sebatas administratif, tanpa memberikan dampak nyata bagi pemenuhan gizi anak.
Padahal, program MBG dirancang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan konsentrasi belajar, mencegah stunting, serta memperbaiki status gizi siswa. Jika implementasinya tidak sesuai standar, tujuan tersebut terancam tidak tercapai.
(Zen)
