Indragiri Hilir - clickindonesiainfo.id - Ribuan petani kelapa dan nelayan di Kabupaten Indragiri Hilir menolak rencana pemberlakuan sistem barcode XSTAR oleh BPH Migas untuk pembelian BBM subsidi jenis solar. Mereka menilai sistem digital itu tidak cocok untuk kondisi petani dan nelayan di daerah kepulauan, serta berpotensi menghambat akses BBM subsidi yang sudah langka.
Keluhan ini mencuat dikalangan para petani-nelayan di sejumlah wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (29/4/2026).
Petani dari Pulau Burung, Kateman, Tanah Merah, Mandah, dan Gaung dan nelayan tradisional menyuarakan keberatan atas wacana XSTAR yang dinilai meniru sistem barcode kendaraan dalam kota.
“Jangan samakan pompong angkut kelapa dan kapal nelayan dengan motor di kota. Kami di kebun, di sungai, di laut. Sinyal susah, HP tidak semua android, listrik sering padam. Kalau dipaksa pakai XSTAR barcode, kami tidak bisa isi solar. Akhirnya berhenti produksi,” ujar Sulaiman, petani kelapa asal Kecamatan Gaung.
Kondisi petani semakin terjepit karena harga kelapa terus anjlok. Jika awal 2026 masih bertahan di angka Rp4.700 per kilogram, kini harga di tingkat petani hanya berkisar Rp2.700-Rp2.800 per kilogram atau turun hampir 40 persen dalam beberapa bulan terakhir. Di tengah harga jatuh, biaya produksi justru naik akibat sulitnya akses solar subsidi.
Senada, Amir, nelayan dari Tanah Merah, menegaskan XSTAR justru menambah beban. “Kami melaut jam 2 pagi. Mau scan barcode di mana, sementara SPBU tidak ada? Nelayan banyak yang gaptek, HP-nya jadul. Selama ini pakai surat rekomendasi dari desa dan KUSUKA saja masih antre, apalagi tambah aplikasi. Tolong jangan dipersulit.”
*Fakta: 88 Ribu Keluarga Terancam*
Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, Inhil memiliki 95.267 rumah tangga usaha pertanian. Lebih dari 60 ribu KK adalah petani kelapa yang mengelola 430.442 hektar kebun, dan 28 ribu KK adalah nelayan tangkap. Mereka butuh 15-30 liter solar per hari untuk pompong dan kapal <5 GT.
*Harapan Petani-Nelayan Inhil ke BPH Migas:*
1. *Jangan berlakukan XSTAR sistem barcode untuk petani kelapa dan nelayan Inhil*, seperti halnya kendaraan roda dua yang saat ini tidak wajib XSTAR.
2. *Tambah kuota BBM subsidi khusus Inhil* berbasis data riil: 430 ribu ha kebun kelapa dan 28 ribu nelayan aktif. Kuota saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan.
3. *Pertahankan skema manual via Surat Rekomendasi & KUSUKA/e-RDKK* yang diverifikasi desa/kecamatan. Digitalisasi boleh, tapi jangan jadi syarat mutlak di wilayah 3T.
4. *Buka akses khusus petani-nelayan di penyalur* dengan jam layanan dini hari, serta perkuat pengawasan agar subsidi tidak diselewengkan ke industri dan penimbun.
“74% warga Inhil hidup dari pertanian. Kelapa dan ikan adalah napas ekonomi kami. Negara harus hadir permudah, bukan persulit dengan aplikasi yang tidak membumi. Kalau BBM lancar, ekonomi jalan. Kalau BBM macet karena XSTAR, kami berhenti produksi, kemiskinan naik,” tegas Waloyo, Petani kelapa asal Guntung Kateman.
Mereka meminta BPH Migas, Pertamina, Pemprov Riau, dan Pemkab Inhil segera mengevaluasi kebijakan XSTAR. “Kami dukung subsidi tepat sasaran, tapi caranya jangan matikan rakyat kecil. Bedakan pompong angkut kelapa dan kapal cari ikan dengan mobil mewah. Kebijakan harus adil dan berkeadilan". (Firman)
