Pasuruan,Clickindonesiainfo.id - 18 Mei 2025 – Langkah Bea Cukai Pasuruan yang memusnahkan barang ilegal senilai Rp11,3 miliar tanpa menyebut satu pun pelaku hukum, kini memasuki babak baru.
LSM Trinusa, salah satu organisasi masyarakat sipil yang aktif mengawal tata kelola hukum dan anggaran, menyatakan siap bersurat resmi ke Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan untuk meminta audit terbuka.
Menurutnya, prinsip Ultimum Remidium yang dijadikan dasar penyelesaian oleh Bea Cukai justru rawan dijadikan kedok “kompromi legal” dengan pelaku pelanggaran.
“Kalau hukum bisa diselesaikan hanya dengan denda, tanpa ada pelaku yang dihukum, ini bukan lagi penegakan hukum. Ini pasar kompromi. Dan negara sedang menjual keadilannya,”_ tegas juru bicara Trinusa dalam pernyataan tertulisnya.
Desakan Audit Terbuka
Trinusa akan segera menyurati Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan untuk meminta:
- Segara Panggil Pimpinan Bea Cukai Pasuruan
- Audit anggaran pemusnahan
- Evaluasi penggunaan ultimum remidium dalam kasus rokok ilegal
“Kami ingin DPR tahu, publik tak bisa dibungkam hanya dengan konferensi pers dan pembakaran barang. Kami akan dorong DPR untuk memanggil pihak Bea Cukai agar semua dipertanggungjawabkan,”_ lanjutnya.
Jangan Bakar Barang, Diamkan Pelaku
Trinusa menyoroti pola aneh: barang bukti dimusnahkan, tetapi pelaku “hilang” dari pemberitaan. Bahkan klarifikasi tertulis Bea Cukai menyebut bahwa sebagian besar barang yang dimusnahkan bukan hasil proses pidana, melainkan penindakan administrasi.
“Ada mekanisme denda, ada pemusnahan, tapi tidak ada kejelasan siapa pelakunya. Kami tidak ingin negara menciptakan ‘jalan damai’ yang diselubungi regulasi,”_ tegas Trinusa.
Ancaman Sivil Society Jadi Gerakan Politik
“Jangan paksa masyarakat sipil untuk turun ke jalan. Kami masih percaya pada saluran politik hukum. Tapi kalau suara kami terus diabaikan, aksi bisa jadi opsi,”_ tutup pernyataan tersebut.(Jack/Saiful)
