 |
| Foto: Gempol 9 |
PASURUAN,Clickindonesiainfo.id – Pernyataan keras Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, terkait peredaran miras dan aktivitas hiburan malam di Gempol serta Ruko Meiko Square Pandaan, justru menyulut bara kemarahan warga. Mereka menilai sikap sang Ketua DPRD tak ubahnya tebang pilih dan penuh kepentingan, lantaran tidak menyentuh kawasan Tretes di Kecamatan Prigen, yang dinilai jauh lebih terbuka dalam aktivitas malamnya.
"Kalau memang mau bersih-bersih, kenapa hanya Gempol dan Meiko yang disasar? Tretes itu jauh lebih terang-terangan. Apa karena statusnya kawasan wisata, lantas semua jadi halal?" ujar Anam (nama samaran), warga Gempol, dengan nada kesal.
Kekecewaan warga bertambah saat pernyataan Samsul dianggap hanya sebatas pencitraan. Mereka menyebut tidak pernah melihat langkah nyata atau dialog langsung dengan masyarakat terdampak.
“Kalau cuma bisa bikin statemen keras di media tanpa solusi, itu bukan pemimpin. Turun ke lapangan dong, dengar suara warga! Jangan hanya berani di tempat yang mudah disorot. Kalau memang punya nyali, bersihkan juga Tretes!” sambung Anam yang juga merupakan pelaku usaha kecil.
Kekhawatiran warga berakar pada ketidakadilan dalam penegakan aturan. Mereka menganggap pendekatan sepihak ini bisa memicu kecemburuan sosial, mencoreng wajah keadilan, bahkan menggerus kepercayaan terhadap lembaga legislatif.
“Pasuruan dikenal sebagai Kota Santri. Tapi bagaimana kita bisa percaya pada moralitas, kalau penegakan hukum saja masih pilih-pilih tempat?” tandas Anam.
Lebih ironis lagi, saat dikonfirmasi lewat WhatsApp mengenai polemik hiburan malam di Tretes, Ketua DPRD Samsul Hidayat justru memberi jawaban singkat yang dinilai tak mencerminkan kepedulian terhadap isu serius ini.
“Siap Om, nje atau iya,” balasnya singkat, tanpa menyentuh substansi pertanyaan.
Sementara itu, manajemen Cafe G-9 di Gempol membantah keras tudingan bahwa mereka menjual miras. Mereka menilai tuduhan itu tidak berdasar dan hanya berdasarkan asumsi liar.
“Tidak ada penjualan miras di tempat kami. Jika ada oknum luar yang menawarkan dari luar area, itu di luar kendali kami dan bukan bagian dari operasional resmi,” tegas pihak manajemen.
Kini, sorotan tajam publik bukan lagi tertuju pada tempat hiburan malam, melainkan pada ketegasan dan integritas pejabat publik. Warga mendesak DPRD dan Pemkab Pasuruan untuk tidak bermain kata, tapi menunjukkan keadilan dalam tindakan bukan hanya di media, tapi di seluruh penjuru Pasuruan.(Jack)
