Pasuruan,ClickIndonesiaInfo.id -
Desakan publik terhadap penanganan dugaan penyimpangan Dana Desa Rebono terus menguat setelah Polres Pasuruan resmi melimpahkan laporan masyarakat ke Inspektorat melalui surat SP2D yang diterbitkan pada akhir September 2025.
Langkah pelimpahan tersebut kini mendapat sorotan tajam dari kalangan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Pasuruan yang tergabung dalam “Koalisi Civil Society”. Mereka menilai Inspektorat harus segera bertindak cepat, transparan, dan menyeluruh. Para aktivis menilai audit internal tidak boleh berhenti pada formalitas dokumen semata, melainkan harus menyentuh verifikasi lapangan dan keaslian nota pembelanjaan dalam laporan pertanggungjawaban (SPJ) desa.
“Jangan sampai audit ini hanya menjadi seremonial. Kami mendesak Inspektorat agar tidak main mata dan segera turun melakukan audit menyeluruh terhadap Dana Desa Rebono, termasuk memeriksa keaslian nota dan stempel toko yang tercantum dalam SPJ,” tegas salah satu perwakilan OMS Pasuruan, Jum'at (10/10/2025).
Menurutnya, pola penyimpangan di tingkat desa kerap berawal dari manipulasi dokumen administratif, seperti nota fiktif dan pembengkakan harga barang, yang sulit terdeteksi bila audit hanya dilakukan di atas meja. Karena itu, OMS menilai audit harus melibatkan verifikasi langsung ke lokasi pembelanjaan serta menelusuri jejak fisik penggunaan anggaran desa di lapangan.
Sementara itu, pihak Inspektorat Kabupaten Pasuruan melalui tim verifikator dumas menyatakan laporan tersebut telah diterima dan diregister sebagai hasil pelimpahan dari penyidik Polres. “Prinsipnya laporan sudah kami terima dan sudah kami register sebagai laporan dumas yang masuk melalui pelimpahan dari pihak APH (tim penyidik Polres). Namun kami masih menunggu ekspose dari pihak penyidik sebagai bahan untuk melangkah selanjutnya sesuai SOP kami,” terang perwakilan Inspektorat.
Meningkatnya desakan ini menunjukkan bahwa pengawasan publik terhadap tata kelola Dana Desa di Pasuruan semakin ketat. OMS akan terus berkoordinasi dengan sejumlah tokoh aktivis lintas organisasi untuk memastikan audit berjalan terbuka dan berkeadilan bagi masyarakat.(Ipung)
