PASURUAN,Clickindonesiainfo.id – Gelombang kritik terhadap tata kelola pendidikan kembali mengemuka. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Poros Tengah menggelar aksi unjuk rasa di Kantor UPT Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Pasuruan, Senin (22/6/2026), dengan membawa tuntutan transparansi dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) serta pengelolaan dana pendidikan.
Sejak pagi, massa memadati halaman kantor Cabdin Pendidikan sambil membentangkan berbagai spanduk bernada kritik. Tulisan seperti “SPMB Bebas Titipan!”, “Copot Oknum Main Belakang”, hingga “Audit BOS dan BPOPP Sekarang” mewarnai jalannya aksi.
Bagi para demonstran, sekolah negeri harus menjadi ruang yang menjunjung tinggi keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik, bukan menjadi tempat yang rentan terhadap praktik titipan maupun intervensi pihak tertentu.
Dalam orasinya, massa menyoroti pelaksanaan SPMB tingkat SMA yang dinilai masih menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat. Mereka meminta seluruh jalur penerimaan, mulai afirmasi, domisili, prestasi hingga mutasi, dibuka secara transparan berikut dokumen pendukung yang menjadi dasar penetapan peserta didik.
"Jangan sampai siswa yang berjuang melalui prestasi harus tersingkir karena kalah oleh mereka yang memiliki akses ke belakang meja birokrasi. Pendidikan bukan warisan kekuasaan dan tidak boleh diperjualbelikan melalui jaringan titipan," tegas salah satu orator di hadapan massa aksi.
Tak hanya persoalan penerimaan siswa baru, Aliansi Poros Tengah juga menyoroti pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang setiap tahun mencapai nilai miliaran rupiah.
Mereka menilai keterbukaan penggunaan anggaran pendidikan masih perlu ditingkatkan. Sejumlah pos pengeluaran seperti honorarium, pemeliharaan sarana dan prasarana, hingga kegiatan kesiswaan diminta untuk diaudit secara menyeluruh guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan maupun potensi penyimpangan anggaran.
"Uang pendidikan adalah uang rakyat. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Transparansi menjadi syarat utama agar kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tetap terjaga," ujar koordinator aksi.
Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak agar pejabat maupun kepala sekolah yang terbukti melakukan praktik titipan peserta didik atau manipulasi laporan penggunaan anggaran diberi sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, mereka meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan dana pendidikan. Aparat penegak hukum juga didorong untuk melakukan pendalaman apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Saat aksi berlangsung, Kepala Seksi SMA UPT Cabdin Pendidikan Wilayah Pasuruan, Sungko, menemui massa untuk memberikan penjelasan. Namun, kehadirannya ditolak oleh peserta aksi yang menginginkan klarifikasi langsung dari pimpinan UPT Cabdin Pendidikan.
Penolakan tersebut mencerminkan tingginya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas di sektor pendidikan. Bagi Aliansi Poros Tengah, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut penerimaan siswa maupun laporan keuangan, melainkan menyangkut integritas dunia pendidikan secara keseluruhan.
Massa menegaskan akan terus mengawal isu tersebut hingga ada langkah konkret dari pihak terkait. Mereka bahkan mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila tuntutan transparansi dan audit terbuka tidak segera direspons.
"Sekolah harus menjadi rumah keadilan, bukan ruang istimewa bagi mereka yang memiliki koneksi. Dan anggaran pendidikan harus kembali pada tujuan utamanya, yakni mencerdaskan anak bangsa, bukan memperkaya segelintir orang," tegas perwakilan massa menutup aksi.(Fjr)
