SAMPANG,Clickindonesiainfo.id — Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Madura menjadi sorotan Anggota DPR RI Fraksi PAN dari daerah pemilihan Jawa Timur XI, H. Slamet Ariyadi. Ia mendesak PT Pertamina Patra Niaga segera mengevaluasi mekanisme *delivery order* (DO) dan mempercepat pengiriman BBM guna mengatasi kekosongan stok yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Slamet menilai kelancaran distribusi harus menjadi prioritas, terutama ketika pasokan BBM di sejumlah wilayah mulai terganggu. Menurut dia, alokasi dan jadwal pengiriman perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil setiap SPBU agar masyarakat tidak terus menghadapi antrean panjang.
"Kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Madura harus segera diatasi. Pertamina perlu memastikan distribusi berjalan lancar dan DO untuk setiap SPBU disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan," ujar Slamet, Rabu (21/10/2026).
Ia mengingatkan, keterlambatan pengiriman maupun pengurangan alokasi DO berpotensi memperburuk kondisi apabila tidak segera ditangani. Dampaknya tidak hanya dirasakan pengendara kendaraan pribadi, tetapi juga pengemudi angkutan umum, nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
"Antrean panjang di SPBU menunjukkan adanya persoalan yang harus segera dievaluasi. Jangan sampai masyarakat, pengemudi angkutan umum, nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling dirugikan," katanya.
Persoalan pasokan BBM dilaporkan terjadi di Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan. Di Bangkalan, kekosongan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU berdampak pada mobilitas warga, termasuk operasional angkutan umum. Sementara di Pamekasan, antrean kendaraan terjadi di beberapa SPBU di tengah laporan keterlambatan pengiriman dan pengurangan DO.
Laporan media pada 20 Oktober 2026 menyebutkan Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menyurati Pertamina Patra Niaga untuk meminta penjelasan terkait keterlambatan pasokan. Adapun hasil pemantauan pemerintah daerah di Pamekasan mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu ditindaklanjuti, mulai dari keterlambatan pengiriman dan pengurangan DO hingga dugaan ketidaktertiban administrasi penyaluran BBM bersubsidi.
Menanggapi kondisi tersebut, Slamet meminta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi pasokan, jadwal distribusi, serta kebutuhan BBM di masing-masing SPBU. Ia juga mendorong koordinasi yang lebih intensif antara Pertamina, pemerintah daerah, dan pengelola SPBU untuk mengidentifikasi hambatan distribusi dan mempercepat penanganannya.
DO Harus Sesuai Kebutuhan Wilayah
Menurut Slamet, mekanisme DO tidak cukup hanya berorientasi pada ketersediaan pasokan secara keseluruhan. Pertamina juga perlu memastikan distribusi antardaerah berlangsung proporsional sehingga kebutuhan masyarakat di setiap wilayah dapat terpenuhi.
Karakteristik Madura sebagai wilayah kepulauan, kata dia, perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan distribusi. Ketepatan jadwal pengiriman dan kecukupan alokasi menjadi faktor penting untuk mencegah kekosongan stok di SPBU.
"Pertamina harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola SPBU. Setiap kendala distribusi harus segera ditangani agar tidak terjadi kekosongan stok dan antrean panjang," tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi distribusi perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan. Dengan demikian, penyesuaian alokasi dan percepatan pengiriman dapat dilakukan secara tepat tanpa menimbulkan ketimpangan pasokan antarwilayah.
"Distribusi BBM harus dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Wilayah kepulauan seperti Madura membutuhkan perencanaan distribusi yang lebih kuat karena faktor jarak dan akses dapat memengaruhi ketepatan waktu pengiriman," ujarnya.
Antrean BBM Berisiko Hambat Ekonomi Warga
Slamet menilai persoalan BBM tidak bisa dipandang semata sebagai masalah operasional SPBU. Jika berlangsung berkepanjangan, gangguan pasokan dapat menghambat mobilitas warga, distribusi barang, kegiatan pertanian dan perikanan, hingga operasional usaha mikro dan kecil.
Waktu yang terbuang untuk mengantre atau mencari SPBU dengan stok tersedia juga berpotensi menambah beban masyarakat. Karena itu, ia meminta langkah penanganan dilakukan segera agar aktivitas ekonomi kembali berjalan normal.
Di sisi lain, Slamet mengimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Ia mengingatkan pembelian berlebihan maupun penimbunan justru dapat memperburuk tekanan terhadap pasokan di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih.
"Masyarakat kami minta tidak melakukan pembelian berlebihan atau penimbunan. Namun, pada saat yang sama, Pertamina harus memastikan pasokan tersedia secara cukup dan merata agar masyarakat tidak panik," katanya.
Slamet berharap percepatan pengiriman dan pembenahan mekanisme DO dapat segera memulihkan distribusi BBM di Bangkalan, Pamekasan, dan wilayah Madura lainnya. Ia menekankan kepastian pasokan menjadi kebutuhan mendasar agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas tanpa dibayangi antrean panjang dan ketidakpastian ketersediaan bahan bakar.(Jack)
