BATAM — Kebebasan pers kembali diuji. Dugaan penyalahgunaan profesi jurnalistik oleh seseorang yang disebut sebagai Pimpinan Redaksi media Sorot Nusantara, berinisial D. Mahatur Purba, menjadi perhatian setelah beredar informasi mengenai dugaan permintaan uang yang dikaitkan dengan ancaman pemberitaan negatif terhadap seorang pengusaha di Batam.
Persoalan ini bukan sekadar perselisihan antara wartawan dan pengusaha. Jika dugaan tersebut benar dan dapat dibuktikan, praktik semacam itu berpotensi mencederai kemerdekaan pers sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap profesi jurnalistik.
Informasi yang beredar menyebutkan adanya percakapan yang diduga memperlihatkan permintaan uang dan pernyataan mengenai penerbitan berita apabila permintaan tidak dipenuhi.
Salah satu kutipan percakapan yang beredar berbunyi, "Buka aja di media Sorot Nusantara News, saya Pimred."
Pernyataan tersebut perlu diuji berdasarkan percakapan secara utuh, bukan hanya potongan pesan. Keaslian bukti, konteks komunikasi, tujuan permintaan uang, serta hubungan antara permintaan tersebut dan pemberitaan harus diperiksa secara objektif.
Namun, jika benar pemberitaan dijadikan alat untuk menekan seseorang agar menyerahkan uang, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai praktik jurnalistik biasa. Aparat penegak hukum perlu menelusuri apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum.
JABATAN PIMPINAN REDAKSI BUKAN KEKEBALAN
Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kepri menegaskan bahwa jabatan pimpinan redaksi bukan sekadar simbol atau kewenangan untuk menerbitkan berita. Di dalamnya terdapat tanggung jawab moral, profesional, dan hukum untuk menjaga independensi serta kehormatan pers.
Menurutnya, media tidak boleh digunakan sebagai instrumen kepentingan pribadi, apalagi untuk menekan pihak yang tidak memenuhi permintaan tertentu.
Produk jurnalistik harus berdiri di atas fakta, verifikasi, keberimbangan, dan kepentingan publik. Kritik terhadap pengusaha, pejabat, maupun institusi memang merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers. Namun, kritik harus memiliki dasar dan tidak boleh berubah menjadi sarana intimidasi.
APARAT DAN DEWAN PERS DIMINTA TIDAK TUTUP MATA
DPW IPJI Kepri mendorong agar dugaan ini ditelusuri secara transparan. Bukti percakapan perlu diperiksa, pihak yang merasa dirugikan perlu dimintai keterangan, dan pihak yang disebut dalam dugaan tersebut harus diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi.
Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum. Sementara dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik dapat disampaikan melalui mekanisme pengaduan Dewan Pers.
Pihak Sorot Nusantara dan D. Mahatur Purba juga perlu memberikan penjelasan terbuka agar publik memperoleh informasi yang utuh.
JANGAN BIARKAN PROFESI JURNALIS MENJADI TAMENG
Kebebasan pers bukan kebebasan untuk bertindak sewenang-wenang. Kartu pers bukan alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan jabatan pimpinan redaksi bukan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban.
Jika dugaan penyalahgunaan profesi terbukti, proses hukum dan mekanisme etik harus berjalan. Sebaliknya, apabila tuduhan tidak terbukti, pihak yang disebut juga berhak mendapatkan pemulihan nama baik.
Marwah pers tidak ditentukan oleh seberapa keras sebuah media menyerang seseorang, melainkan oleh keberanian menyampaikan kebenaran berdasarkan fakta.
Pers adalah penjaga kepentingan publik, bukan alat tawar-menawar, ancaman, ataupun tekanan terhadap pihak yang menjadi sasaran pemberitaan.(Red)
