Iklan VIP

Admin
Selasa, 17 November 2026, 06:03 WIB
Last Updated 2026-11-16T23:03:48Z

Ketua ASWIN Batam Pertanyakan Unsur Pemerasan hingga Prosedur Penahanan Wartawan Polresta Barelang

 


BATAM, Ketua Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Batam, Haris Dianto, menyoroti dugaan pengamanan seorang wartawan oleh Unit Jatanras Satreskrim Polresta Barelang. Ia meminta kepolisian membuka secara terang kronologi perkara, konstruksi dugaan tindak pidana, hingga dasar hukum penempatan yang bersangkutan di rumah tahanan, senin 17 November 2026.


Menurut informasi yang dihimpun dari sejumlah rekan sejawat wartawan di lapangan, pengamanan terhadap wartawan tersebut diduga telah berlangsung sejak sekitar pukul 04.00 WIB. Peristiwa ini kemudian menjadi perhatian kalangan jurnalis di Kota Batam.


Saya sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat. Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan pemerasan tersebut, yang perlu diperjelas adalah bagaimana konstruksi peristiwanya. Jangan sampai penanganan perkara hanya dilihat dari satu sisi, sementara fakta-fakta lain yang berkaitan justru tidak didalami, ujar Haris.


Menurutnya, apabila perkara tersebut dikonstruksikan sebagai dugaan pemerasan, penyidik harus menguraikan secara jelas bagaimana peristiwa itu terjadi.


Siapa yang pertama kali menghubungi? Siapa yang menawarkan pertemuan? Siapa yang meminta uang? Siapa yang memberikan uang? Apa tujuan pemberian uang tersebut? Apakah ada komunikasi atau kesepakatan sebelumnya?


Ini semua harus dibuka berdasarkan alat bukti. Apakah pihak yang diamankan terlebih dahulu menghubungi pelapor atau justru pihak pelapor yang menginisiasi komunikasi? Siapa yang menawarkan dan siapa yang meminta? Jangan sampai unsur-unsur penting dalam perkara ini terabaikan," tegasnya.



Haris juga menyoroti informasi mengenai pihak yang disebut-sebut sebagai pelapor, yakni seseorang berinisial WL, yang menurut informasi di lapangan diduga memiliki keterkaitan dengan peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai.


Ia menegaskan bahwa informasi tersebut harus diuji dan ditelusuri oleh aparat penegak hukum, bukan sekadar menjadi informasi yang berlalu tanpa pemeriksaan.



Kalau memang ada dugaan keterlibatan dalam peredaran rokok ilegal, apakah hal itu sudah diperiksa? Apakah sudah ditelusuri sumber barangnya, jalur distribusinya, siapa pemiliknya, siapa yang menyimpan, siapa yang menjual, dan siapa yang memperoleh keuntungan? Jangan hanya satu perkara yang diproses, sementara dugaan tindak pidana lain yang muncul dalam rangkaian peristiwa justru tidak ditelusuri, katanya.



Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, terdapat sejumlah ketentuan pidana yang dapat diterapkan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.


Di antaranya:


1. Pasal 54, mengatur larangan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan.


2. Pasal 56, mengatur perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana di bidang cukai.


3. Pasal 55, mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan pembuatan, penggunaan, peredaran, maupun perdagangan pita cukai palsu, dipalsukan, atau yang telah digunakan.


Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara dan denda sesuai pasal yang dilanggar.


Dalam konteks ini, saya tidak mengatakan seseorang otomatis bersalah hanya karena disebut memiliki afiliasi. Namun, jika terdapat bukti bahwa seseorang melakukan kegiatan yang memenuhi unsur Pasal 54 atau Pasal 56, tentu harus ditindak sesuai hukum. Hukum jangan hanya tajam terhadap satu pihak, tetapi tumpul terhadap pihak lainnya, tegas Haris.



Lebih lanjut, Haris meminta penyidik menjelaskan objek dugaan pemerasan dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.


Menurutnya, apabila laporan yang diterima berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap pengusaha, penyidik juga perlu memahami latar belakang usaha, hubungan bisnis, serta tujuan transaksi atau pemberian uang yang menjadi bagian dari perkara.


Ia menilai informasi bahwa pihak yang memberikan uang berbeda dengan pihak yang membuat laporan juga perlu diperjelas.


Kalau informasi di lapangan menyebutkan bahwa yang memberikan uang adalah pihak lain, sementara yang melaporkan adalah orang berbeda, maka hubungan hukum di antara mereka harus diterangkan. Apa kepentingan pemberian uang tersebut? Apakah atas perintah seseorang, atas kesepakatan, atau ada tujuan lain? Ini bukan persoalan kecil," ungkapnya.


Haris menegaskan bahwa seluruh fakta tersebut harus diuji melalui pemeriksaan, keterangan saksi, bukti komunikasi, transaksi, serta alat bukti lain yang sah.



Tidak hanya mengenai substansi perkara, Haris juga menyoroti informasi pemindahan wartawan yang diamankan ke rumah tahanan sebelum melewati waktu 1x24 jam.


Persoalan tersebut menjadi perhatian karena berdasarkan keterangan kuasa hukum, surat perintah penahanan disebut belum diterima.


Haris mengingatkan bahwa prosedur penahanan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku sejak 2 Januari 2026.


Dalam Pasal 100 ayat (1), disebutkan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim terhadap tersangka atau terdakwa yang memenuhi ketentuan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.


Selanjutnya, Pasal 100 ayat (3) mengatur bahwa surat perintah penahanan atau penetapan hakim harus mencantumkan:

1. Identitas tersangka atau terdakwa

2. Alasan penahanan

3. Uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan

4. Tempat tersangka atau terdakwa ditahan.


Sementara Pasal 100 ayat (4) mengatur bahwa tembusan surat perintah penahanan atau penetapan hakim harus diberikan paling lama satu hari terhitung sejak penahanan kepada keluarga atau wali maupun orang yang ditunjuk oleh tersangka atau terdakwa.


Jadi, penahanan bukan tindakan yang bisa dilakukan tanpa dasar hukum. Harus jelas status hukumnya, surat perintahnya, alasan penahanannya, serta kewenangan pejabat yang melakukan tindakan tersebut, ujar Haris.


Ia juga mempertanyakan alasan yang disebut-sebut menjadi dasar pemindahan ke rumah tahanan, yakni karena petugas di unit Jatanras telah selesai menjalankan piket atau lepas dinas.



Kalau alasannya karena petugas Jatanras sudah tidak piket, apakah itu cukup menjadi dasar untuk memindahkan seseorang ke rumah tahanan? Siapa yang memerintahkan? Siapa penanggung jawabnya? Apakah ada administrasi dan berita acara pemindahan? Apakah status orang tersebut sudah jelas secara hukum? tanyanya.


Haris menegaskan, apabila seseorang hanya disebut dititipkan sementara karena alasan teknis operasional, kepolisian tetap harus menjelaskan dasar kewenangan, status orang yang ditempatkan, serta tanggung jawab petugas yang melakukan pengawasan.


Jangan sampai alasan teknis internal dijadikan jawaban atas persoalan prosedur hukum. Kalau memang ada mekanisme penitipan, tunjukkan dasar dan administrasinya. Negara hukum harus berjalan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan kebiasaan atau alasan pergantian jadwal petugas, tambahnya.



Atas sejumlah persoalan tersebut, Haris meminta Kapolresta Barelang dan jajaran Satreskrim memberikan penjelasan secara terbuka mengenai:


1. Status hukum wartawan yang diamankan, apakah masih dalam pemeriksaan, telah ditetapkan sebagai tersangka, atau telah dilakukan penahanan.

2. Kronologi lengkap dugaan pemerasan, termasuk pihak yang pertama kali menghubungi dan menginisiasi pemberian uang.

3. Identitas dan kapasitas pihak yang memberikan uang serta pihak yang membuat laporan.

4. Dasar hukum dan administrasi pemindahan ke rumah tahanan.

5. Keberadaan surat perintah penahanan dan pemenuhan hak tersangka maupun pihak yang ditunjuk untuk menerima tembusan.

6. Pendalaman terhadap informasi dugaan keterkaitan pihak pelapor dengan peredaran rokok tanpa pita cukai.


Kami tidak sedang membela siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana. Jika wartawan tersebut terbukti melakukan pemerasan, silakan proses sesuai hukum. Namun, jika dalam rangkaian peristiwa ditemukan dugaan tindak pidana lain, termasuk peredaran rokok ilegal, itu juga harus ditelusuri. Jangan sampai penegakan hukum berjalan secara parsial, tegas Haris.


Ia menambahkan, profesi wartawan tidak memberikan kekebalan hukum kepada siapa pun. Namun, setiap wartawan juga memiliki hak atas perlindungan hukum, proses pemeriksaan yang objektif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.


Yang kami minta sederhana, tegakkan hukum secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Jangan ada pihak yang diistimewakan dan jangan ada pihak yang dikorbankan. Semua harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti, tutup Haris.


Sumber: Ketua Asosiasi Wartawan Internasional Dewan Pimpinan Cabang Kota Batam (Haris (AH/Tim)