JAKARTA,Clickindonesiainfo.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap seorang tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2019–2022. Penahanan ini merupakan pengembangan dari perkara yang melibatkan sejumlah pihak dalam pengelolaan dana hibah.
Tersangka berinisial BGS, yang disebut sebagai staf dari AS, anggota DPRD Jawa Timur atau pihak swasta, berasal dari klaster kedua dalam perkara tersebut. KPK melakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Sebelum penahanan BGS, KPK telah lebih dahulu menahan empat tersangka lainnya dalam klaster yang sama, yakni AY, MF, RWR, dan MM. Perkara terhadap keempat tersangka tersebut saat ini telah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.
Dugaan Fee Hibah Capai Puluhan Miliar Rupiah
Konstruksi perkara bermula dari dugaan penerimaan fee terkait alokasi dana hibah yang disebut sebagai jatah milik AS melalui BGS. Dalam periode 2019–2022, AS diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar Rp291,5 miliar.
Dalam pengurusan alokasi tersebut, diduga terdapat persyaratan komitmen fee sebesar 15 hingga 20 persen yang dibebankan kepada koordinator lapangan (Korlap) atau anggota DPRD yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah.
BGS diduga berperan mengoordinasikan usulan pekerjaan yang bersumber dari dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, serta melakukan verifikasi kelengkapan usulan.
Tak hanya itu, BGS juga diduga bertugas menyampaikan, mengoordinasikan, mengelola dan mengumpulkan komitmen fee dari para Korlap, sekaligus merekapitulasi penerimaan fee maupun pengeluaran yang berkaitan dengan AS.
Diduga Terima Rp41,7 Miliar
Dari kesepakatan tersebut, AS diduga menerima uang dengan total mencapai Rp41,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp40,5 miliar diduga menjadi bagian AS, sementara BGS disebut memperoleh jatah kurang lebih Rp1,26 miliar.
Dalam proses penyidikan, KPK juga telah melakukan penyitaan aset yang diduga milik BGS, berupa satu unit rumah di kawasan Sidotopo, Surabaya, serta satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.
Dijerat Pasal Tindak Pidana Korupsi
Atas dugaan perbuatannya, BGS bersama AS selaku pihak yang diduga menerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Penahanan terhadap BGS menjadi bagian dari pengembangan penyidikan KPK dalam mengusut dugaan praktik suap pengurusan dana hibah Pokmas di Jawa Timur. KPK terus mendalami peran para pihak, aliran dana, serta keterkaitan dalam perkara yang menyeret pengelolaan dana hibah bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.
Seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(red)



