Pekanbaru, 14 November 2026 - Dalam opini ini, penulis menyoroti peristiwa pengunduran diri Wakil Presiden yang menurut penulis disampaikan ke MPR pada Kamis, 12 November 2026, dan sebelumnya kepada Presiden.
Menurut penulis, peristiwa ini jarang terjadi. Penulis membandingkannya dengan mundurnya Mohammad Hatta pada 1956. Bedanya, menurut penulis, kali ini pengunduran diri terjadi di tengah polemik hukum soal terpenuhi atau tidaknya syarat pencalonan.
Berawal dari Putusan MK
Penulis mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menurut penulis dibacakan pada 6 Oktober 2026. Menurut penulis, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.
Namun, menurut penulis, pertimbangan hukumnya menimbulkan polemik. Penulis menilai ada temuan fakta yang serius, tetapi forum yang memeriksanya menyatakan tidak berwenang memberikan akibat hukum karena status sebagai calon sudah berakhir saat pelantikan.
Dari kacamata hukum tata negara, penulis menilai keadaan ini menunjukkan adanya celah. Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Namun, menurut penulis, undang-undang tidak menyediakan jalur yang jelas jika keraguan atas syarat itu baru muncul setelah calon dilantik.
Pemakzulan yang Terhenti di Tengah Jalan
Penulis menjelaskan, konstitusi sudah menyediakan jalur melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945: DPR mengajukan pendapat, MK memeriksa dan memutus, lalu MPR mengambil keputusan akhir.
Menurut penulis, jalur itu sudah mulai ditempuh dengan dijadwalkannya rapat paripurna DPR untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada 12 November 2026. Namun, menurut penulis, rapat itu batal setelah surat pengunduran diri diserahkan ke MPR.
Penulis menilai, mundur adalah hak setiap pejabat dan cara yang sah secara konstitusional untuk mengakhiri jabatan. Di sisi lain, penulis menilai ada konsekuensi hukum yang patut dicermati, karena pertanyaan pokok soal syarat pencalonan kini tidak akan diputus secara final oleh forum Pasal 7B.
Jalan Konstitusional Mengisi Kekosongan
Setelah jabatan wakil presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur paling lambat 60 hari, MPR harus bersidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. UU MD3 menambahkan aturan teknis: Presiden harus menyampaikan dua nama beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Menurut penulis, MPR bergerak cepat melalui rapat gabungan pada 13 November 2026 dengan menetapkan sidang paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden pada Rabu, 2 Desember 2026. Pada hari yang sama, menurut penulis, MPR juga mengirim surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon dan membentuk tim verifikasi serta tim ad hoc.
Penulis menilai kecepatan ini patut diapresiasi, namun cepat tidak boleh berarti tergesa-gesa.
Tiga Pekerjaan Rumah
1. Verifikasi calon pengganti harus ketat dan terbuka.
Tim verifikasi MPR sebaiknya memeriksa dokumen asli kedua calon, termasuk ijazah, dan mengumumkan hasilnya kepada publik sebelum 2 Desember. Wakil presiden pengganti tidak dipilih langsung oleh rakyat, karena itu legitimasinya sangat bergantung pada transparansi proses di MPR.
2. Pembenahan rezim verifikasi syarat dalam RUU Pemilu.
Pembentuk undang-undang perlu menutup celah dengan mewajibkan dokumen kelulusan yang sah untuk setiap jenjang yang dipersyaratkan. Selain itu, perlu ada mekanisme keberatan atas syarat calon yang bisa diuji dan diputus sebelum penetapan pasangan calon, bukan bertahun-tahun setelah pelantikan.
3. Akuntabilitas penyelenggara pemilu.
Jika ada kelalaian dalam verifikasi, evaluasinya tidak boleh berhenti pada figur yang sudah mundur. Penyelenggara yang meloloskan berkas pencalonan juga perlu dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme etik yang tersedia. Tujuannya bukan mencari kambing hitam, melainkan memastikan kejadian serupa tidak terulang pada Pemilu 2029.
Penutup: Hukum sebagai Rem, Bukan Sekadar Prosedur
Penulis menutup dengan pesan bahwa negara hukum, sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, tidak cukup hanya mempunyai aturan. Negara hukum juga harus mempunyai forum yang mampu menegakkan aturan itu pada waktu yang tepat.
> "Bagi kami, mahasiswa hukum di daerah, peristiwa ini juga menjadi pelajaran bahwa konstitusi bukan teks yang jauh di Jakarta. Konstitusi bekerja, atau gagal bekerja, dalam detail administratif seperti selembar ijazah dan satu pasal peraturan KPU. Kini publik menunggu 2 Desember 2026. Semoga yang terpilih bukan hanya sah secara prosedur, tetapi juga meyakinkan secara substansi."
