Iklan VIP

Redaksi
Selasa, 17 November 2026, 14:38 WIB
Last Updated 2026-11-17T07:40:51Z

Rakernas APKLI MERAH PUTIH Dan Pengukuhan DPP Di Undur, Ketua Umum: Ada Ekskalasi Politik Nasional dan Suksesi Wapres RI



JAKARTA,Clickindonesiainfo.id – Sejak diitangkapnya beberapa Jenderal  terkait dugaan Tindak Pidana Makar Penyadapan Telpon Presiden Prabowo Subianto, dinamika dan ekskalasi politik nasional makin memanas dan berujung Wapres Gibran nyatakan berhenti (mundur) ke MPR RI tanggal 12 November 2026. 


Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih (MP) memutuskan mengundur pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pengukuhan Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang semula dijadwalkan pada November atau Desember 2026.


Agenda tersebut dijadwalkan ulang pada 26–27 Januari 2027, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) APKLI Merah Putih ke-34 yang jatuh pada 29 Januari 2027.


Keputusan penundaan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, di Jakarta, Selasa (17/11/2026).


Sebelumnya, pelantikan dan Rapat Kerja DPP APKLI periode 2026–2031 telah dilaksanakan di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, pada 8 November 2026. Kegiatan tersebut diawali dengan pembacaan ikrar serta penandatanganan pakta integritas yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum.


Ali Mahsun menjelaskan, penjadwalan ulang Rakernas dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika politik nasional serta hasil Rapat Harian organisasi pada Minggu (15/11/2026).


Menurutnya, saat ini APKLI Merah Putih lebih memprioritaskan percepatan konsolidasi internal dan pelaksanaan program kerja agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh anggota serta para pelaku usaha kecil, mikro, dan pedagang kaki lima di seluruh Indonesia.


"Kita fokus mempercepat konsolidasi organisasi dan program pascapelantikan serta Raker DPP APKLI Merah Putih pada 8 November 2026. Seluruh potensi, jejaring, dan sumber daya organisasi diarahkan untuk memperkuat konsolidasi sekaligus membumikan program agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anggota dan pelaku UKM-PKL di seluruh tanah air," ujar Ali Mahsun.


Ia menegaskan, persiapan Rakernas dan pengukuhan DPP tetap berjalan seiring dengan penguatan struktur organisasi dan implementasi program prioritas.


Lebih lanjut, Ali Mahsun berharap proses pergantian kepemimpinan Wakil Presiden RI melalui mekanisme konstitusional dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendukung agenda pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, khususnya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.


Ia juga berharap Wakil Presiden RI nantinya mendapat amanah khusus untuk memperkuat tata kelola ekonomi rakyat, terutama sektor usaha kecil dan pekerja informal.


Menurutnya, perhatian terhadap ekonomi rakyat perlu mencakup berbagai sektor, mulai dari petani, nelayan, industri rumahan (home industry), sektor jasa, pengemudi ojek, sopir, buruh, pemulung, pekerja bangunan hingga pedagang kecil.


Ali Mahsun menilai penguatan sektor-sektor tersebut penting untuk memperluas kesempatan usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pelaku ekonomi kecil agar mampu berkembang dan naik kelas.


"Harapan kami, ekonomi rakyat mendapatkan perhatian khusus sehingga mampu menjadi salah satu kekuatan utama dalam memutus mata rantai kemiskinan, pengangguran, rentenir, praktik ijon, hingga persoalan judi, baik secara daring maupun luring," tegasnya.


Ia menambahkan, APKLI Merah Putih mendorong terwujudnya revolusi ekonomi rakyat serta penguatan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, meliputi sandang, pangan, dan papan.


Dengan penjadwalan ulang Rakernas tersebut, APKLI Merah Putih berharap momentum peringatan Harlah ke-34 pada Januari 2027 dapat menjadi titik penguatan konsolidasi organisasi sekaligus percepatan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan.


Ali Mahsun yang juga pernah menjabat Ketua Umum Bakornas LKMI PB HMI periode 1995–1998 serta Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU periode 2000–2005 itu menegaskan komitmen organisasi untuk terus memperjuangkan penguatan dan perlindungan ekonomi UKM serta pedagang kaki lima di seluruh Indonesia.(red)