Pasuruan,Clickindonesiainfo.id - 9 Mei 2025 — Polemik seputar selebaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Pasuruan terus mencuat. Kali ini, kritik tajam datang dari Lujeng Sudarto, Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUSAKA), yang menyoroti minimnya dampak nyata penggunaan dana Pokir terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Masalah Pokir itu bukan sekadar soal ploting anggaran dan jenis kegiatan. Tapi soal seberapa besar manfaatnya untuk rakyat," tegas Lujeng.
Ia mengkritik alokasi dana yang lebih condong ke kegiatan hiburan atau seremoni keagamaan, yang menurutnya tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) — seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
Lujeng mendesak DPRD untuk mengubah pola pikir dan lebih berpihak pada kebutuhan riil warga.
"Kalau hanya untuk hiburan dan seremoni, lebih baik dananya dialihkan untuk membangun infrastruktur desa, membantu koperasi, memperbaiki sekolah, atau puskesmas," ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pokir. Ia mengungkap adanya indikasi praktik transaksional antara eksekutif dan legislatif.
"Pokir harus transparan dan akuntabel, bukan menjadi alat tawar-menawar politik yang berujung pada korupsi," tambahnya.
Sebelumnya, Lujeng juga pernah mengkritik perombakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dinilainya sarat kepentingan politik dan tidak berbasis alasan substantif.
Kritik ini memperkuat dorongan masyarakat sipil agar DPRD Pasuruan lebih serius dalam mengelola anggaran demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak.(JK/IPL)
