Proyek revitalisasi gedung sekolah di SMKN 1 Kebun Tebu, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, tengah menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, proyek bernilai hampir Rp 1 miliar yang bersumber dari APBN Tahun 2025 itu diduga kuat menggunakan bahan bangunan di bawah standar teknis yang ditetapkan Kementerian Pendidikan.
Tim investigasi DPW FORSAL Lampung Barat menemukan tumpukan baja ringan bertuliskan “BUKTI TRUSS C75 A75 BMT 0.70 SNI 8399:2017 AZ100” di lokasi proyek. Sekilas tampak sesuai standar, namun hasil pengukuran menunjukkan ketebalan hanya 0,70 mm, padahal ketentuan minimal untuk struktur utama atap bangunan pendidikan adalah 0,75–1,00 mm (BMT) sesuai Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2023 dan SNI 8399:2017.
“Baja ringan yang digunakan ini tidak memenuhi ketebalan standar untuk konstruksi bangunan pendidikan. Jika dipakai untuk struktur utama, jelas berisiko pada kekuatan dan daya tahan bangunan,”
tegas Boimin, Ketua Divisi Litbang DPW FORSAL Lampung Barat, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, lemahnya fungsi pengawasan baik dari panitia pembangunan sekolah maupun konsultan teknis menjadi faktor utama munculnya dugaan pelanggaran spesifikasi.
“Proyek revitalisasi ini menggunakan uang rakyat. Maka pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dan sesuai spesifikasi. Jika terbukti ada pengurangan mutu material, kami akan mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan,” ujarnya.
Boimin menegaskan FORSAL akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami sudah mendokumentasikan seluruh temuan dan siap menyerahkannya kepada pihak berwenang. Kepala sekolah selaku penanggung jawab harus terbuka dan menjelaskan kondisi sebenarnya,” tambahnya.
Berdasarkan informasi di lapangan, proyek dengan nilai Rp 998.294.000 itu dikerjakan selama 75 hari kalender oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan SMKN 1 Kebun Tebu di bawah pimpinan Sugeng, Kepala Sekolah SMKN 1 Kebun Tebu.
Namun hingga berita ini diturunkan, Sugeng belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penggunaan baja ringan di bawah spesifikasi maupun potensi pelanggaran teknis lainnya di proyek tersebut.(Hd)
