Batam — Clickondonesiainfo.id| Aktivitas kapal kayu di perairan Tanjung Sengkuang, sekitar Pelabuhan Haji Sage, berlangsung bukan sekali dua kali. Polanya tetap, waktunya teratur, titiknya sama. Bongkar muat dilakukan cepat, lalu kapal bergerak menuju sejumlah wilayah di Kepulauan Riau, termasuk Tanjung Balai Karimun.
Yang janggal bukan sekadar frekuensinya, melainkan kesan tanpa pengawasan terbuka.
Sumber di lapangan menyebut aktivitas kerap berlangsung malam hingga dini hari. “Sudah lama seperti itu. Seolah aman-aman saja,” kata seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dalam sistem kepabeanan, setiap pengangkutan barang antarwilayah wajib dilengkapi dokumen resmi dan melalui mekanisme pengawasan. Ketentuan ini bukan formalitas. Ia menjadi instrumen negara untuk mencegah kebocoran penerimaan dan peredaran barang ilegal.
Jika aktivitas tersebut sepenuhnya legal, publik berhak mengetahui mekanisme pengawasannya: siapa memeriksa, di mana dokumen diverifikasi, dan bagaimana kontrol dilakukan. Namun hingga kini, tak ada penjelasan resmi yang disampaikan ke publik.
Ketiadaan informasi membuka ruang pertanyaan yang lebih besar: apakah ada kelengahan, atau justru pembiaran?
Sebagai kawasan perbatasan strategis, Batam bukan wilayah biasa. Lalu lintas barang yang tak terpantau berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang tak kecil—mulai dari distorsi persaingan usaha hingga potensi kerugian negara.
Hingga laporan ini diturunkan, instansi terkait belum memberikan klarifikasi resmi. Redaksi masih berupaya meminta penjelasan.
Di wilayah yang menjadi beranda perdagangan internasional, setiap aktivitas logistik seharusnya terang benderang. Jika gelap dibiarkan, yang dipertaruhkan bukan hanya aturan—tetapi wibawa negara. (Tim)
