PASURUAN,Clickindonesiainfo.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Laskar Pecinta Alam Pasuruan Raya (LPAPR) berencana menggelar aksi unjuk rasa damai atau Demo Jilid I untuk menyoroti dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran di SMAN Taruna Madani Jawa Timur di Bangil, Kabupaten Pasuruan.
Rencana aksi tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan bernomor 301/DPP-LPAPR/3/2026 tertanggal 10 Maret 2026 yang ditujukan kepada Kapolres Pasuruan Kota. Dalam surat itu disebutkan bahwa aksi akan digelar pada Rabu, 25 Maret 2026, mulai pukul 10.00 hingga 16.00 WIB di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Wilayah Pasuruan Kota.
Sekitar 100 massa diperkirakan akan terlibat dalam aksi tersebut. Mereka akan membawa berbagai perlengkapan seperti sound system, kendaraan roda dua dan roda empat, bendera merah putih, bendera organisasi LPAPR, serta sejumlah spanduk berisi tuntutan.
Aksi ini digelar untuk mempertanyakan sejumlah isu yang dinilai perlu mendapat perhatian publik, khususnya terkait transparansi pengelolaan anggaran pembangunan fasilitas sekolah seperti pembangunan asrama, ruang makan, ruang kelas baru (RKB), hingga pembelian tanah urug untuk proyek urukan.
Selain itu, LPAPR juga menyoroti dugaan pernyataan seorang oknum kepala sekolah yang menyebutkan adanya siswa yang bisa masuk ke SMAN Taruna Madani Bangil secara “gratis”, serta meminta kejelasan terkait pengelolaan dana BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) dan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
Tak hanya itu, LPAPR juga mempertanyakan dugaan pungutan dalam pemesanan atau pembelian kain seragam wali murid yang disebut-sebut dikelola melalui kerja sama dengan oknum pejabat di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan.
Sejumlah persoalan lain juga menjadi sorotan, seperti besaran biaya pendidikan per murid, pengelolaan persampahan di lingkungan sekolah, hingga status Wakil Kepala Sekolah bidang Humas yang disebut berstatus P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Ketua DPP LPAPR, Bambang Darma Widjat Moko, SH, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang menggunakan anggaran negara.
“Kami tidak ingin ada pengelolaan anggaran pendidikan yang tertutup. Jika memang semuanya sudah sesuai aturan, maka pihak sekolah maupun instansi terkait harus berani membuka data secara transparan kepada publik,” tegas Bambang.
Ia menegaskan, aksi ini merupakan langkah awal untuk meminta klarifikasi dari pihak terkait mengenai berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
“Aksi ini bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk meminta penjelasan secara terbuka. Kami ingin masyarakat tahu bagaimana pengelolaan anggaran, biaya pendidikan, serta berbagai kebijakan yang ada di SMAN Taruna Madani Bangil,” ujarnya.
Bambang juga menyebut bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan akan melakukan langkah lanjutan apabila tidak ada kejelasan dari pihak terkait.
“Jika tidak ada penjelasan yang jelas dan transparan, kami siap melanjutkan aksi berikutnya. Tujuannya satu, agar dunia pendidikan bersih, transparan, dan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Sesuai rencana, massa aksi akan berkumpul terlebih dahulu pada pukul 08.00 WIB di depan Kantor DPP LPAPR di Desa Manaruwi, Kecamatan Bangil, sebelum bergerak menuju lokasi aksi di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan Kota.
LPAPR berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait berbagai persoalan yang menjadi sorotan tersebut.(Jack)
