NTT,Clickindonesiainfo.id - Aliansi Suara Fatbar turut ambil bagian dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Fatuleu Barat yang digelar pada Selasa, 3 Maret 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan dihadiri berbagai unsur pemerintahan dan elemen masyarakat.
Hadir dalam forum tersebut Camat Fatuleu Barat, Kapus Poto, DPRD Kabupaten Kupang, Danramil Sulamu, Kapolsek Fatuleu, perwakilan Baperda, BPBD, Dispenduk, Dinas PUPR, para kepala sekolah, lima kepala desa se-Kecamatan Fatuleu Barat, tokoh masyarakat, aktivis, serta perwakilan organisasi perangkat daerah. Kehadiran lintas sektor ini menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai wadah strategis dalam menyerap aspirasi dan menetapkan prioritas pembangunan.
Dalam forum tersebut, Koordinator Aliansi Suara Fatbar, Justus Petrus Karma, mengungkapkan tiga persoalan utama yang hingga kini masih menjadi keluhan warga Desa Poto.
Permasalahan pertama adalah kondisi Sungai Sumlili yang sebelumnya telah dinormalisasi pada 6 Februari 2026. Namun, hasil pekerjaan tersebut kembali rusak akibat derasnya arus sungai. Justus menilai normalisasi belum maksimal, sehingga struktur yang dibangun tidak mampu bertahan.
Ia mengingatkan, kondisi ini berpotensi mengancam akses jalan penghubung Fatuleu Barat–Amfoang yang merupakan jalan provinsi. Jika akses tersebut terputus, maka aktivitas dan mobilitas masyarakat akan terganggu signifikan.
Karena itu, ia mendesak pemerintah desa, kecamatan, hingga Kabupaten Kupang untuk segera melakukan penanganan lanjutan, termasuk pemasangan bronjong kawat guna memperkuat tebing sungai.
Isu kedua adalah belum dinormalisasinya Sungai Oelakobis dan Sungai Nek’oni yang kerap meluap dan merendam permukiman warga di RT 002, 003, dan 004 Dusun I Bonatama sejak tahun 2020 hingga Maret 2026.
Menurut Justus, masyarakat telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah desa, namun belum ada tindak lanjut yang jelas. Bahkan, pertemuan antara Aliansi Suara Fatbar dan pemerintah desa pada 25 Februari 2026 belum menghasilkan kepastian realisasi hingga awal Maret ini.
Meski demikian, Justus tetap mengapresiasi respons cepat Camat Fatuleu Barat, Ayub Anzgar Manafe, S.STP, dalam menanggapi berbagai aduan masyarakat.
Permasalahan ketiga yang disoroti adalah kebutuhan pembangunan menara pemancar (tower) jaringan telekomunikasi di Desa Poto. Ia menilai kondisi jaringan internet di wilayah tersebut sangat memprihatinkan, padahal Desa Poto merupakan pusat pemerintahan kecamatan.
Ia membandingkan dengan desa lain seperti Kalali, Naitae, Nuataus, dan Tuakau yang telah menikmati akses jaringan lebih baik. Sementara itu, tower yang sempat dibangun pada 2021 di kantor camat kini tidak lagi berfungsi optimal.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kepala Desa Poto, Melki Sedek Petang, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Camat Fatuleu Barat dan berkomitmen untuk segera melakukan normalisasi Sungai Nek’oni dan Oelakobis dalam waktu dekat.
Sementara itu, Camat Fatuleu Barat menegaskan akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten Kupang agar penanganan sungai segera direalisasikan.
Justus berharap sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten dapat menghadirkan solusi konkret atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Melalui forum Musrenbang ini, Aliansi Suara Fatbar menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan harus ditindaklanjuti secara nyata demi keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat Desa Poto dan sekitarnya.
Edisi 3 Maret 2026
Reporter: Justus Petrus Karma
