TEMBILAHAN – Kepala MTsN 2 Indragiri Hilir, Sri Mulyati, MA, memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan di beberapa media mengenai biaya masuk peserta didik baru Tahun Ajaran 2026.
Klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi sekaligus menjawab pertanyaan publik agar pemberitaan berimbang dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Hasil Musyawarah Komite dan Wali Murid.
Sri Mulyati menegaskan bahwa rincian biaya yang beredar merupakan hasil musyawarah bersama antara komite madrasah dan wali murid.
“Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, 8 Mei 2026 pukul 08.00 sampai 10.00 WIB di lingkungan MTsN 2 Inhil. Hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat sebagai bentuk administrasi dan transparansi,” jelas Sri Mulyati, Senin 11 Mei 2026.
Ia menambahkan, musyawarah mengacu pada PMA Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah serta Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3601 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana dan Sumber Daya Pendidikan oleh Komite Madrasah.
Peruntukan Dana untuk Sarpras dan Kenyamanan Belajar.
Terkait penggunaan dana, Sri Mulyati merinci bahwa biaya disusun berdasarkan kebutuhan penunjang kegiatan pendidikan, pengembangan sarana prasarana, dan kegiatan siswa.
“Dana yang dihimpun direncanakan untuk mendukung: pertama, pengadaan dan perawatan meja kursi siswa yang setiap tahunnya mengalami kerusakan. Kedua, pemasangan keramik pada tangga, teras, dan ruang kelas gedung baru. Karena bantuan gedung baru yang kami terima tidak termasuk pemasangan keramik, lantai yang masih semen menimbulkan debu dan mengganggu kenyamanan belajar. Ketiga, pemeliharaan dan pengembangan labor komputer melalui perawatan dan penambahan unit,” paparnya.
Seragam dan Transparansi
Untuk pengadaan seragam, Sri Mulyati menyebut sudah disepakati bersama dalam rapat agar tercipta keseragaman dan kerapian peserta didik.
Soal transparansi, ia menegaskan laporan penggunaan dana dikoordinasikan bersama komite madrasah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme administrasi.
Solusi bagi Wali Murid Kurang Mampu.
“Kami memahami kondisi ekonomi wali murid berbeda-beda. Pihak madrasah dan komite terbuka untuk komunikasi dan mempertimbangkan solusi secara kekeluargaan dan bijaksana bagi yang mengalami kesulitan,” tegas Sri Mulyati.
Ia berharap klarifikasi ini menjadi bahan pemberitaan yang utuh, akurat, dan berimbang. (Firman)
