PASURUAN,Clickindonesiainfo.id– Audiensi Aliansi Poros Tengah dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Wilayah Pasuruan terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK 2026 berakhir ricuh, Senin (15/6/2026).
Pertemuan di kantor Kacabdin Pasuruan itu berujung buntu setelah massa memilih walk out karena merasa tidak mendapat solusi atas berbagai persoalan yang disoroti.
Perwakilan Aliansi Poros Tengah, Moudreix Maulana, menilai penerapan jalur domisili tidak konsisten karena masih memasukkan nilai akademik sebagai indikator seleksi. Menurutnya, jalur domisili seharusnya mengutamakan jarak tempat tinggal siswa ke sekolah.
Keluhan juga datang dari orang tua siswa. Inul Gunawan mengaku kecewa karena anaknya belum memperoleh PIN pendaftaran untuk mengikuti seleksi SMK negeri.
"Lantas bagaimana nasib anak saya kalau tidak mendapatkan PIN? Saya bertanya kepada pihak cabdin, tetapi tidak ada solusi yang diberikan," ujarnya.
Aliansi juga menilai juknis SPMB terlalu rumit dan berpotensi menyulitkan akses ke sekolah negeri.
Perwakilan Aliansi lainnya, Zenkia, menyebut pihaknya menerima laporan dugaan penyimpangan, mulai dari manipulasi data domisili hingga penyalahgunaan jalur afirmasi.
"Data itu sudah ada pada kami. Ke depan akan ada langkah lanjutan," tegasnya.
Aliansi menuntut audit data pendaftaran, transparansi peserta secara real-time, serta sanksi tegas bagi pelanggar.
Karena merasa tanggapan Kacabdin tidak menjawab persoalan, massa meninggalkan forum dan menyatakan audiensi berakhir tanpa kesepakatan.
Aliansi juga berencana menempuh jalur hukum terkait dugaan praktik KKN dalam pelaksanaan SPMB.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan, Erwan Sucahyo, belum memberikan tanggapan resmi. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kacabdin belum memberikan pernyataan terkait tudingan tersebut.
(Jack)
