JAKARTA, Clickindonesiainfo.id — Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK) mengapresiasi langkah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang resmi membuka program SMK Go Global pada Rabu (26/8/2026).
Program tersebut dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mempersiapkan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar memiliki keterampilan dan kompetensi sebelum bekerja di luar negeri.
Wakil Ketua Umum Komnas LP-KPK, Amri Piliang, mengatakan kehadiran program tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya terkait tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja, termasuk dalam aspek pelatihan.
Menurut Amri, pihaknya menemukan adanya kekhawatiran terhadap praktik penempatan pekerja migran secara ilegal atau nonprosedural yang diduga memanfaatkan lembaga pelatihan kerja (LPK) sebagai kedok.
Ia menyebut modus yang perlu diwaspadai antara lain iming-iming gaji tinggi, janji keberangkatan cepat, hingga praktik penjeratan utang melalui skema dana talangan.
«“Kami berharap pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi calon Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan melalui jalur resmi pemerintah sehingga prosesnya lebih mudah diawasi dan masyarakat mendapatkan pelindungan,” ujar Amri.»
Komnas LP-KPK juga mendorong agar calon PMI diarahkan mengikuti mekanisme penempatan resmi pemerintah. Menurut Amri, langkah tersebut penting untuk mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan menawarkan pekerjaan ke luar negeri melalui jalur nonprosedural.
Ia menilai keberadaan sistem resmi seperti SISKOP2MI dapat menjadi bagian penting dalam memastikan proses migrasi berlangsung sesuai prosedur dan memberikan kepastian informasi bagi calon pekerja.
Target 500 Ribu Pekerja hingga 2029
Program Go Global merupakan program pemerintah yang diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang terampil dan tersertifikasi agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Pemerintah menargetkan penempatan secara bertahap hingga 500.000 tenaga kerja Indonesia sampai 2029, yang terdiri dari sekitar 300.000 lulusan SMK dan 200.000 peserta dari masyarakat umum.
Untuk 2026, pemerintah menargetkan penempatan sekitar 40.000 tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
Peserta program tidak hanya berasal dari lulusan SMK. Lulusan SMA maupun masyarakat umum, termasuk lulusan perguruan tinggi, juga dapat mengikuti program sesuai persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Pelatihan yang disiapkan mencakup bahasa asing dan peningkatan kompetensi kerja, dengan fasilitas pelatihan yang disebut mencakup akomodasi dan konsumsi sesuai ketentuan program.
Sejumlah sektor pekerjaan yang menjadi sasaran antara lain caregiver, hospitality, transportasi, hingga konstruksi.
Dengan adanya program tersebut, masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri diimbau mencari informasi melalui kanal resmi pemerintah dan memastikan seluruh proses dilakukan sesuai prosedur.
Informasi mengenai pendaftaran dan pengumuman program dapat dipantau melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) maupun BP3MI terdekat.
Masyarakat juga diimbau tidak mudah percaya terhadap pihak yang menawarkan keberangkatan cepat, gaji tinggi, atau meminta sejumlah uang dengan alasan tertentu tanpa kejelasan legalitas dan mekanisme penempatan.(Jack)
