JAKARTA,Clickindonesiainfo.id — Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo menjadi ujian serius bagi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden tersebut tidak hanya memunculkan persoalan mengenai kualitas makanan, tetapi juga kembali mempertanyakan efektivitas pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) hingga ke tingkat dapur penyedia.
Berulangnya persoalan dalam pelaksanaan MBG membuat evaluasi tidak cukup berhenti pada pergantian pejabat atau pembenahan struktur di tingkat pusat. Pengawasan terhadap rantai penyediaan makanan, standar operasional, hingga potensi penyimpangan dalam pengadaan dinilai perlu diperiksa secara menyeluruh.
Pengamat Swarna Dwipa Institute sekaligus Aktivis '98, Lutfi Nasution atau Lunas, menilai kasus Sidoarjo harus menjadi momentum untuk membongkar persoalan dari tingkat pusat hingga pelaksana di lapangan.
Menurutnya, perubahan di level pimpinan tidak akan banyak berarti apabila persoalan di tingkat operasional dan pengawasan bawah belum disentuh.
“Pergantian pejabat di tingkat atas ibarat mengganti nakhoda, tapi jika awak kapal dan mesin di bawahnya tetap karatan dan keropos, kapal pasti akan tetap menabrak karang. Kasus di Sidoarjo ini membuktikan bahwa reformasi birokrasi dan pengawasan di BGN belum menyentuh akar rumput,” ujar Lutfi saat dihubungi, Minggu (6/9/2026).
*Jangan Berhenti pada Dalih Human Error*
Lutfi mengatakan penyebab insiden di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu ditelusuri secara objektif.
Menurut dia, ada kemungkinan persoalan berasal dari kelalaian operasional, seperti pengendalian suhu penyimpanan yang tidak optimal, standar kebersihan pekerja yang tidak dipenuhi, maupun persoalan distribusi makanan.
Besarnya target produksi makanan setiap hari, kata dia, juga dapat meningkatkan risiko apabila tidak diimbangi pengawasan ketat terhadap setiap tahapan pengolahan hingga distribusi.
Namun, ia mengingatkan agar penyelidikan tidak langsung berhenti pada kesimpulan human error sebelum seluruh rantai penyediaan diperiksa.
Lutfi menilai program berskala besar dengan anggaran dan kebutuhan bahan pangan yang tinggi memiliki potensi celah penyimpangan apabila sistem pengawasan tidak berjalan efektif.
“Kita tidak boleh naif. Ketika proyek sosial dan anggaran sebesar ini digulirkan dengan target jutaan porsi per hari, selalu ada celah bagi oknum vendor atau mafia pangan lokal untuk memangkas kualitas demi margin keuntungan yang lebih besar,” katanya.
Ia menegaskan, dugaan penggunaan bahan pangan yang tidak memenuhi standar, apabila nantinya ditemukan dalam proses penyelidikan, harus ditindak secara hukum. Namun, dugaan tersebut menurutnya perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit yang transparan.
*Empat Langkah Mendesak*
Untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi, Lutfi mendorong pemerintah dan BGN melakukan pembenahan menyeluruh.
Pertama, audit terhadap dapur dan vendor penyedia MBG harus dilakukan secara transparan. Pemeriksaan tidak hanya menyangkut hasil makanan, tetapi juga sumber bahan baku, proses penyimpanan, pengolahan, distribusi, serta kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.
Kedua, pengawasan perlu diperluas dengan melibatkan sekolah, komite, orang tua, puskesmas, dan masyarakat. Dengan demikian, kontrol kualitas tidak hanya bertumpu pada mekanisme administratif internal.
Ketiga, standar sertifikasi dan kelayakan dapur SPPG harus diperketat. Pemeriksaan higienitas, sanitasi, penyimpanan bahan pangan, serta proses produksi perlu dilakukan secara berkala dan terukur.
Keempat, pemerintah dapat mengoptimalkan keterlibatan UMKM dan pemasok pangan lokal yang telah melalui proses verifikasi. Menurut Lutfi, distribusi yang lebih dekat dengan titik penerima dapat membantu pengawasan kesegaran bahan pangan sekaligus membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
*Jangan Sampai Kepercayaan Publik Menjadi Korban*
Lutfi menilai MBG memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, setiap persoalan dalam pelaksanaannya harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar mencari pihak yang disalahkan.
“Program MBG adalah niat mulia Presiden untuk investasi sumber daya manusia masa depan. Jangan sampai niat baik ini dikotori oleh kelalaian birokrasi atau keserakahan segelintir oknum penyedia makanan,” pungkasnya.
Kasus Sidoarjo pada akhirnya menjadi pengingat bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap porsi aman dikonsumsi, memenuhi standar gizi, dan sampai kepada penerima tanpa mengorbankan keselamatan anak-anak. (Red)
